KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB KALSEL 2019!!!

Kalimantan Selatan atau disingkat Kalsel merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kotanya adalah Banjarmasin. Secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas pulau 37.530,52 km² dengan populasi hampir 4,2 juta jiwa pada tahun 2019 (BPS Kalsel). Di masing-masing daerahnya, terdapat sungai-sungai yang digunakan untuk kegiatan perekonomian masyarakat jangkauan jalur perdagangannya mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, hingga beberapa negara di Asia Pasifik Hal ini membuat Kalimantan Selatan memiliki akses perdagangan barang dan jasa yang strategis. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan sumber daya alam, khususnya hasil tambang.

Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 menyentuh angka Rp 180,7 triliun. Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan PRDB tahun 2018 sebesar Rp 171,9 triliun. Adapun PRDB per kapita provinsi ini sebesar Rp 41 juta per tahun. Dalam skala regional Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan menyumbang nilai tambah PDRB Kalimantan hampir 14 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cenderung berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Setelah naik pada tahun 2013–2016, pertumbuhan ekonomi kemudian melambat pada tahun 2018–2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 4,08 persen, di bawah rata-rata nasional 5,02 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 2019 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai penopang utama ekonominya. Untuk sektor pertambangan dan penggalian, kontribusinya terhadap PDRB Kalsel cenderung menurun dalam empat tahun terakhir, dari 22,84 persen tahun 2015 menjadi 18,72 persen pada tahun 2019. Sektor pertambangan menyerap tenaga kerja 3,90 persen pada tahun 2019. Pertambangan di Kalsel didominasi batu bara, di samping minyak bumi, emas, intan, kaloin, marmer, dan batu-batuan.

Kontribusi PDRB lainnya disumbang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,36% sedangkan yang lainnya seperti sektor industri pengolahan sebesar 13,63%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 10,6%.  Hasil utama dari sektor pertanian di Kalsel antara lain padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pisang, durian, rambutan, dan langsat. Adapun potensi di sektor perkebunan di Kalsel antara lain kelapa sawit dan karet. Luas perkebunan kelapa sawit mencapai 423 ribu hektar dengan hampir 20 persen merupakan perkebunan rakyat.  Sedangkan luas perkebunan karet mencapai 271.000 hektar pada tahun 2018.

Dari hasil analisis Tipologi Klassen, terdapat dua kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Tapin dan Kabupaten Balangan. Daerah pusat pertumbuhan di Kalimantan Selatan hanya Kota Banjarmasin karena ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi sekunder (industri pengolahan) dan tersier (Jasa keuangan dan asuransi; dan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor). Adapun untuk daerah berkembang terdapat pada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Barito Kuala. Dan untuk daerah maju tapi tertekan terdapat pada di Kabupaten Banjar, Kotabaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Tabalong.

Kabupaten yang memiliki ketergantungan besar terhadap pertambangan batubara berada pada kuadran 2 (daerah maju tetapi tertekan) dan kuadran 4 (daerah relatif tertinggal) berdasarkan hasil Tipologi Klassen. Sedangkan Kabupaten yang tidak bergantung kepada batubara masuk ke kuadran 1 (daerah maju dan tumbuh pesat) serta kuadran 3 (daerah berkembang cepat/potensial). Hal tersebut menjadi indikasi untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang akan meningkatan potensi ekonominya disarankan untuk fokus ke selain kategori pertambangan dan penggalian. Selain karena tidak semua kabupaten/kota memiliki SDA pertambangan juga karena beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang bergantung pada kategori pertambangan dan penggalian masuk ke daerah maju tetapi tertekan perekonomiannya.

Ketimpangan yang menurun menjadi salah satu jalur untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu memeratakan hasilhasil pembangunan kepada seluruh penduduk indonesia. Salah satu medianya adalah dengan berusaha mewujudkan pembangunan yang inklusif. Sejauh ini, berdasarkan pantauan dari indikator yang dikompilasi dari data sekunder dan survei yang ada, menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut dalam periode lima tahun belakangan terus menyempit.

 Suatu indikator yang dapat memberikan indikasi tentang adanya kesenjangan adalah indeks Williamson. Indeks ini mirip dengan koefisien variasi. Semakin kecil angka indeksnya menunjukkan adanya ketimpangan atau kesenjangan yang menurun. Berdasarkan series Indeks Williamson provinsi Kalimantan Selatan, terlihat bahwa indeks Williamson turun dari 0,446 pada tahun 2015 menjadi 0,397 pada tahun 2019. Kabupaten/kota yang memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan daerah yang kontribusinya besar, dan sebaliknya. Situasi tersebut berdampak pada membesarnya share PDRB kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi mempersempit ketimpangan.

 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara merata untuk setiap kabupaten/kota agar tercipta kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB perkapita agar ketimpangan pembangunan yang terjadi dapat teratasi.